Bandar Lampung – Puluhan tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendatangi Kantor DPRD Lampung pada Rabu (10/9/2025). Kedatangan mereka merupakan bentuk protes sekaligus tuntutan atas ketidakjelasan status pekerjaan, regulasi yang dinilai belum berpihak, serta formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum kunjung pasti.
Salah seorang tenaga kependidikan (tendik) dari SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, Novita Butar Butar, menyampaikan rasa kecewa setelah 13 tahun mengabdi tanpa kejelasan status.
“Tujuan kami ke sini adalah meminta kepastian status kami, khususnya honorer tenaga kependidikan di Lampung. Masa depan kami tidak jelas. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun bekerja, tapi sampai sekarang tidak ada kepastian dari pemerintah,” ungkap Novita.
Ia menambahkan, meski beban pekerjaan yang ditanggung honorer cukup besar dan mencakup banyak tugas sekolah, gaji yang diterima tetap minim. Menurutnya, perhatian pemerintah saat ini lebih banyak tertuju pada pengangkatan guru, sedangkan tenaga kependidikan dan honorer lainnya masih kerap terabaikan.
“Tuntutan kami besar, pekerjaan banyak, tapi gaji kecil dan masa depan tidak jelas. Kami butuh status, kami butuh kepastian. Kami berharap ada regulasi yang jelas dan berpihak kepada kami,” tegasnya.
Aksi ini menjadi sorotan karena semakin mempertegas keresahan tenaga honorer di Lampung, yang hingga kini masih berjuang untuk mendapatkan kepastian status pekerjaan serta pengakuan yang layak dari pemerintah.
