Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong penguatan sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setprov Lampung, Mulyadi Irsan, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Selasa (23/9/2025).
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyoroti angka inflasi nasional pada Agustus 2025 yang tercatat sebesar 2,31 persen (year on year) dan minus 0,08 persen (month to month). Menurutnya, kondisi tersebut masih berada pada level ideal.
“Rentang inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen adalah angka yang paling ideal bagi Indonesia. Itu mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen,” kata Tito.
Mendagri juga meminta daerah yang mengalami inflasi di atas 3,5 persen segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, Bank Indonesia, serta asosiasi pengusaha di wilayah masing-masing.
Langkah ini, kata Tito, penting untuk memetakan persoalan yang memicu kenaikan harga.
“Apakah karena suplai yang kurang, atau ada kenaikan harga-harga tertentu oleh pemerintah daerah. Misalnya air minum, itu harus dicermati dan ditangani,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ketiga September 2025.
Dari catatannya, sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH, 22 provinsi mengalami penurunan, dan satu provinsi relatif stabil.
Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan IPH di 15 provinsi tersebut adalah daging ayam ras dan cabai merah.
